Ketua Bawaslu Kaltara: Siti Nuhriyati
Tarakan, MK – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan meminta dana tambahan sebesar 126 juta kepada Pemkot Tarakan lantaran dana yang dianggarkan sebesar Rp 2,6 miliar dinilai tidak cukup.
“Setelah kita bahas dengan penajaman Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) itu maka kita meminta tambahan kurang lebih 126 juta sekian. Itu diperuntukkan salah satunya uang transpor PPL, sosialisasi di Media,” ujar Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati kepada Metro Kaltara, Senin (02/10)
Diakuinya, permintaan tersebut telah diajukan ke Pemkot Tarakan dan akan meminta notulensinya ke Panwas Tarakan. Disamping itu, pihaknya tetap meminta kepada Panwas Tarakan agar tetap bekerjsa sebagaimana fungsinya meski Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) belum ditandatangani.
“Kita juga meminta kepada teman-teman Panwas tetap terus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas. Jangan terhambat masalah dana hibah yang belum acc,” pintanya.
Lebih jauh Siti menjelaskan hingga saat ini penandatangan NHPD belum terlaksana lantaran Panwaslau Tarakan masih berkoordinasi dengan Bawaslu Kaltara perihal anggaran Rp 2,6 miliar yang di anggarkan DPRD dan Pemkot Tarakan.
Selain itu Bawaslu kaltara mengaku belum menerima dan melihat draf pemangkasan anggaran yang dilakukan DPRD dan Pemkot Tarakan “Karena kami belum pernah melihat hasil item-item apa saja yang dipangkas atau dikurangi sehingga ketemu angka 2,6 itu, maka Panwas Kota kita minta berkonsultasi dulu dengan provinsi, coba kita lihat dulu nih kegiatan-kegiatan mana yang dipangkas, sehingga dari angka 4,3 yang diusulkan di acc 2,6,” jelasnya.
Ia juga meminta agar dalam NPHD juga disebutkan bahwa Pemkot Tarakan bersedia memfasilitasi mulai dari gedung hingga operasional lainnya termasuk saat melakukan kegiatan sosialisasi yang membutuhkan gedung.
“Pemkot Tarakan kan memfasilitasi fisik seperti sewa bangunan, gedung untuk kantor, termasuk mebeler didalamnya, termasuk komputer dan operasinal lainnya. Nah kita minta Panwas Tarakan semua item-item itu dimasukkan dalam NPHD,” ungkapnya (ars)
