Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Abdul Djalil Fatah, SH
TANJUNG SELOR, MK – Guna menggenjot pertumbuhan dan daya beli masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Abdul Djalil Fatah, SH meminta semua organisasi perangkat daerah lingkungan Pemprov Kaltara segera mempercepat penyerapan APBD 2018.
Sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah, APBD diharapkan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal-awal tahun. Dengan begitu, perputaran uang di masyarakat akan stabil selama setahun penuh.
“Jadi tidak tunggu pertengahan tahun atau akhir tahun baru belanja mulai digenjot. Seharusnya sejak awal tahun APBD sudah bisa memberi dampaknya kepada masyarakat khususnya soal daya beli,” kata Djalil.
Ia memaklumi ada banyak tahap yang harus disiapkan Organisai Perangkat Daerah (OPD) sebelum mulai tender kegiatan. Mulai dari penyusunan dokumen lengkap, pengumuman sampai pada penandatanganan kotrak pekerjaan. “kalau semua sistem atau proses itu dijalankan sesuai tahapan, tidak menuggu pertengahan atau akhir,” ujarnya.
Seperti kegiatan atau pembangunan jalan misalnya, Jika dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, maka masyarakat akan cepat pula menikmati hasil pembagunan itu. Untuk diketahui, APBD Kalimantan Utara tahun 2018 sebesar 3,1 triliun atau naik tipis 2,7 persen dari APBD 2017 senilai 2,9 triliun.
Komponen pendapatan APBD 2018 sebesar Rp. 2.359.825.202,89 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 476.423.058.871,89, Dana Perimbangan Rp. 1.882.093.000.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp. 1.053.799.331,00.
Komponen belanja sejumlah Rp. 3.155.919.364.675.,42 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 1.152.919.364.675,42 dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 2.002.068.894.907,77. Adapun komponen pembiayaan daerah dengan rincian penerimaan sejumlah Rp. 852.933.034.380,30, dan pembiayaan netto sebesar Rp. 795.433.034.380,30.
Selain APBD yang diharapkan berputar diawal-awal tahun, Djalil juga mengharapkan sektor investasi bisa segera dimulai kegiatannya di lapangan berdasarkan jenis usaha yang telah diizinkan oleh pemerintah. “Investasi ini kongkretnya adalah banyak tenaga kerja terserap. Dari situ ekonomi akan berputar, daya beli masyarakat akan tinggi. Pada gilirannya, daerah kita menjadi pelan-pelan berkembang dan maju,” ujarnya. (HMS).
