Jakarta: Ekonom senior Indef Aviliani menyabut dirinya mendukung implemetasi penggabungan fungsi di Kementerian Perdagangan dengan kementrian lain yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementrian Perindustrian. Cara baru perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Ekonom senior Indef Aviliani.
“Kalau memang nantinya Menlu plus perdagangan internasional, itu bener,” kata dalam sebuah diskusi bertema ‘Proyeksi Ekonomi Indonesia 2020’ di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat.
Diplomasi luar negeri RI dengan negara lain saat ini tak bisa dilakukan dengan cara biasa terutama menyangkut transaksi baik ekspor maupun impor. Pemerintah dalam halnini Kemenlu perlu mengambil alih negosiasi yang fokus pada keseimbangan neraca perdagangan.
“Sekarang sangat dibutuhkan government to government karena era proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat juga diikuti negara lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan, negara seperti Pakistan pun bisa melakukan hal sama terkait impor produk kelapa sawit dari Indonesia. Neraca dagang yang tak seimbang lantaran ekspor Pakistan lebih kecil berpotensi membuat RI kehilangan satu pasar di luar negeri.
“Diplomasi internasional jadi kunci kedepan dan tidak lagi business to business yang akan terkena dampak. Saya sangat dukung kalau ada menteri luar negeri plus diplomasi perdagangan,” ujarnya.
Menurut Aviliani, Kemendag juga cukup ideal apabila fungsinya kembali digabung dengan Kemenperin. Pihak eksekutif maupun legislatif pun dinilai perlu selaras memperhatikan tantangan pengembangan industri manufaktur di tahun mendatang.
“Kalau bersatu otomatis Perindustrian yang bangun hulu dan hilir dan perdagangan bagian yang jualin. Perubahan nomenklatur yang sudah banyak didiskusikan keluar ini saya dukung, supaya kedepan manufaktur kita bisa berdasarkan apa yang menjadi daya saing, itu jadi isu yang perlu dipikirkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, insentif fiskal juga masih dibutuhkan dalam dua tahun mendatang terutama menjaga perusahaan di level menengah tetap bisa bertahan. Pasalnya pelemahan ekonomi global diprediksi terus berlanjut hingga 2022.
“Indonesia sangat tergantung pada komoditas, PR utama kedepan bisa bantu perusahaan bisa bertahan. Industri level menengah jangan ada PHK karena yang akan paling terkena dampak pada dua tahun ini,” ungkapnya. (red/medcom)
