PENGELOLAAN PERBATASAN : Wagub Kaltara H Udin Hianggio menghadiri Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 di Jakarta, Rabu (17/1).
JAKARTA, MK – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun Anggaran 2018 gelaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Rakor yang dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto itu, mengambil tema ‘Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Percepatan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujudkan Nawacita ke-3’. “Tadi dipaparkan capaian kinerja pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2017 oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP. Intinya, akan dilakukan percepatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan Kaltara,” kata Wagub.
Dijelaskan, BNPP akan memprioritaskan program percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut dan udara sepanjang tahun ini. Dimana program yang diusung tahun ini, masih tetap fokus pada beberapa penanganan masalah dan isu strategis di perbatasan. Fokus lainnya, ialah pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan. “Pada 2018, pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan pun terus digenjot. Meliputi, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi. Juga, pembangunan sarana dan prasarana pendukung strategis seperti pengelolaan batas wilayah negara, pengamanan wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT),” urai Wagub.
Di rakor ini, turut dipaparkan realisasi program pembangunan batas wilayah negara TA 2017 oleh pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan), paparan realisasi program pendidikan di kawasan perbatasan TA 2017 beserta program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lalu, paparan realisasi program pembangunan bidang perekonomian di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Perdagangan. Dilanjutkan paparan realisasi program pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapula
pemaparan realisasi program pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan TA 2017 dan program prioritas TA 2018 oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.(humas)
