TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Isu global terkait potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan melonjaknya harga sembako akibat konflik perang yang tengah berlangsung di sejumlah belahan dunia mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kekhawatiran akan dampaknya terhadap daerah, termasuk Kabupaten Tana Tidung, pun tak terelakkan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti dan menindaklanjuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, dalam merespons dinamika global tersebut.
“Ya saya yakinlah Presiden yang memikirkan hal itu secara global. Ya kalau pun terdampak nanti, kita yakinlah biarkan pemerintah pusat dulu yang membuat kebijakan, nanti akan turun kebijakannya ke daerah, baru tinggal kita menindaklanjuti saja,” ungkap Ibrahim Ali.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat yang mulai menyoroti potensi dampak perang terhadap stabilitas ekonomi, terutama distribusi energi dan kebutuhan pokok.
Di tengah arus informasi yang cepat dan masif, isu kelangkaan BBM dan lonjakan harga sembako kerap memicu spekulasi. Namun, Ibrahim Ali mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu berdampak langsung ke daerah.
Sebagai orang nomor satu di daerah, ia menekankan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, kebijakan strategis menyangkut energi dan stabilitas harga merupakan domain pemerintah pusat, sementara daerah berperan dalam pengawasan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Sikap menunggu arahan ini bukan tanpa alasan. Stabilitas pasokan dan harga BBM berada di bawah kendali kebijakan nasional, termasuk regulasi impor, distribusi, serta subsidi yang sepenuhnya diatur pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah sesuai kewenangan apabila terdapat instruksi atau kebijakan turunan dari pusat.
Dalam konteks pengendalian harga sembako, pemerintah daerah biasanya berperan melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan tidak terjadi penimbunan atau lonjakan harga yang tidak wajar.
“Pada dasarnya kita di daerah mengikuti kebijakan pusat. Kalau sudah ada arahan resmi, tentu akan segera kita tindak lanjuti sesuai kondisi dan kebutuhan di Tana Tidung,” imbuhnya.
Di tengah ketidakpastian global, pesan yang ingin ditegaskan adalah menjaga ketenangan publik. Pemerintah daerah berharap masyarakat tetap bijak menyikapi informasi, tidak melakukan panic buying, serta mempercayakan kebijakan strategis kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, roda perekonomian di Tana Tidung hingga saat ini masih berjalan normal. Aktivitas distribusi BBM dan kebutuhan pokok terpantau stabil, meski pemerintah tetap siaga mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang bisa terjadi. (rko)
