TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menitikberatkan solusi pada penguatan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan.
Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Senin (20/04/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST., bersama anggota DPRD Ruman Tumbo, SH., Listiani, dan Ladullah, S.H.I. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, S.Pd., perwakilan PT Pertamina, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta komunitas Gabungan Supir Bulungan (GASBUL).
Dalam forum tersebut, DPRD menilai antrean panjang BBM yang kerap terjadi di sejumlah SPBU di Bulungan disebabkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Kondisi ini dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran.
“Penguatan pengawasan menjadi langkah utama agar distribusi BBM berjalan tertib, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” ujar Muddain dalam rapat.
DPRD menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pengelola SPBU, aparat pengawas, hingga instansi terkait, guna memastikan penyaluran BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu mencegah praktik pengisian berulang, penyaluran tidak sesuai peruntukan, serta potensi penyalahgunaan lainnya.
Selain itu, penataan sistem antrean di SPBU juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. DPRD meminta pengelola SPBU menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertib dan terpantau agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Transparansi dalam distribusi BBM juga dinilai penting untuk mendukung efektivitas pengawasan. Dengan sistem yang terbuka dan terkontrol, diharapkan distribusi BBM dapat lebih akuntabel serta meminimalisir potensi penumpukan antrean.
RDP ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltara dalam merespons keluhan masyarakat sekaligus mendorong perbaikan tata kelola distribusi BBM di daerah.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap persoalan antrean panjang BBM di Kabupaten Bulungan dapat segera teratasi secara bertahap dan berkelanjutan. (**)
