TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus mematangkan persiapan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemaparan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Jumat (24/7/26).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan, dr. Joko Haryanto, M.M. Turut hadir sebagai narasumber akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Syahrir Andi Pasinringi, M.S.
Kepala BKPSDM Kota Tarakan, dr. Joko Haryanto, menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah memaparkan penjabaran sasaran strategis, IKU, serta target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan Kota Tarakan maupun tujuan masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan sistem remunerasi berbasis kinerja yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Tarakan.
“Melalui kegiatan ini kami mempertajam pemahaman seluruh perangkat daerah. Seluruh kepala perangkat daerah, sekretaris, hingga pejabat yang membidangi perencanaan diwajibkan hadir agar memiliki persepsi yang sama terkait penjabaran visi kepala daerah ke dalam rencana kerja dan strategi organisasi,” ujar Joko kepada awak media usai kegiatan.
Ia menjelaskan, penyusunan remunerasi berbasis kinerja nantinya tidak hanya mempertimbangkan kehadiran atau aspek administratif, tetapi juga capaian kinerja yang terukur di setiap perangkat daerah.
Dalam penyusunannya, Pemerintah Kota Tarakan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, yaitu metode manajemen strategis yang dinilai mampu mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja organisasi secara lebih komprehensif.
“Metode ini menjadi salah satu strategi yang memiliki dampak sangat baik untuk mengukur kinerja organisasi sekaligus menentukan strategi yang harus dilakukan agar target organisasi dapat tercapai,” jelasnya.
Joko berharap seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya mampu mengimplementasikan hasil kegiatan tersebut sehingga penyusunan indikator kinerja dapat berjalan secara terstruktur hingga ke tingkat pelaksana.
Menurutnya, setiap aparatur sipil negara nantinya akan memiliki peran yang jelas sesuai tugas dan fungsinya.
“Ini sangat penting karena harus difinalisasi terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membicarakan peran setiap pegawai, mulai dari kepala perangkat daerah hingga pelaksana. Seluruh tugas akan di-breakdown sehingga setiap individu memiliki indikator kinerja masing-masing,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Tarakan berharap penerapan remunerasi berbasis kinerja dapat mendorong peningkatan profesionalisme aparatur, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
