TANJUNG SELOR, MK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mendorong kepastian realisasi sisa dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jembatan di wilayah perbatasan Malinau-Krayan. Dari komitmen dukungan sebesar Rp150 miliar yang sebelumnya disampaikan pemerintah pusat, Rp50 miliar telah dikucurkan sehingga masih terdapat sisa Rp100 miliar yang diharapkan dapat direalisasikan.
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengatakan pihaknya akan menyampaikan kembali komitmen tersebut kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Langkah itu dilakukan menyusul pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada September 2026.
“Yang lalu bantuan Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di perbatasan baru dikucurkan Rp50 miliar. Berarti masih tersisa Rp100 miliar. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada pengganti beliau, yakni Pak Suahasil Nazara,” ujar Zainal.
Komitmen dukungan anggaran tersebut sebelumnya ditujukan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Malinau dengan Krayan. Pemerintah Provinsi Kaltara menyebut pembangunan konektivitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah Provinsi Kaltara sebelumnya juga menyampaikan bahwa dukungan maksimal Rp150 miliar telah disepakati untuk pembangunan jembatan vital yang menghubungkan Malinau dan Krayan.
Zainal mengatakan pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan tidak mengubah upaya pemerintah daerah untuk mengawal komitmen anggaran yang telah disampaikan sebelumnya. Pemprov Kaltara akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh kepastian mengenai kelanjutan dukungan tersebut.
Menurut Zainal, sisa anggaran Rp100 miliar diharapkan dapat diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah jembatan di kawasan perbatasan yang kondisinya membutuhkan penanganan maupun yang belum terbangun.
“Harapannya, sisa Rp100 miliar ini bisa dikucurkan untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang betul-betul sudah tidak layak dilalui dan yang belum terbangun di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian Pemprov Kaltara adalah Jembatan Binuang. Infrastruktur tersebut dipandang memiliki peran dalam mendukung konektivitas darat antara wilayah Malinau dan Krayan. Zainal menyampaikan Jembatan Binuang menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dukungan anggaran tersebut.
“Mudah-mudahan dengan sisa Rp100 miliar ini Jembatan Binuang bisa dituntaskan, khususnya supaya terkoneksi antara wilayah Malinau dengan Krayan,” katanya.
Zainal menekankan bahwa peningkatan konektivitas di wilayah perbatasan berkaitan dengan akses masyarakat terhadap transportasi dan distribusi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah mendorong agar pembangunan infrastruktur dapat memperkuat keterhubungan antarwilayah di dalam negeri.
“Ini penting untuk koneksi antara Malinau-Krayan supaya kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga. Di sana istilahnya, ‘Garuda di Dadaku dan Malaysia di Perutku’. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jembatan yang memperkuat akses darat menuju kawasan perbatasan. Dengan adanya kepastian atas sisa dukungan anggaran, pemerintah daerah berharap pembangunan sejumlah titik prioritas dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan di lapangan. (Fy/red)
