TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Senin (16/3/26). Pertemuan tersebut membahas perkembangan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) serta sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya di Kalimantan Utara.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, bersama anggota Komisi IV, Dino Andrian dan Supa’ad Hadianto. Rombongan diterima Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, beserta jajaran.
Syamsuddin mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari BPJS Kesehatan mengenai kondisi kepesertaan PBIJK, termasuk persoalan pembiayaan dan potensi perubahan status kepesertaan akibat keterbatasan anggaran.
“Kunjungan ini kita lakukan untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi langsung dari BPJS Kesehatan terkait kondisi peserta PBI di daerah kita. Ini penting agar kita mengetahui apa saja kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Syamsuddin.
Menurutnya, informasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan menjadi penting bagi DPRD karena program PBIJK berkaitan dengan akses layanan kesehatan masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
Syamsuddin menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltara perlu memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan tetap memperoleh perlindungan melalui program jaminan kesehatan.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat yang memang berhak tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Karena program PBI ini sangat penting bagi warga yang secara ekonomi tidak mampu,” katanya.
Ia mengatakan, apabila terdapat perubahan jumlah peserta yang dibiayai pemerintah akibat penyesuaian anggaran, diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi fiskal daerah dan ketentuan yang berlaku.
Selain membahas kepesertaan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara DPRD Kaltara dan BPJS Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepesertaan, pembiayaan, maupun pelayanan kesehatan.
Syamsuddin berharap informasi dan masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan jaminan kesehatan yang tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan persoalan yang ada dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, termasuk mencermati kebijakan pembiayaan PBIJK dan kondisi kemampuan anggaran daerah.
