TARAKAN, MK – Indonesia sebagai sebuah negara majemuk, membutuhkan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang kontinu. Ini karena, melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh elemen masyarakat akan pentingnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun, dengan mengedepankan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Evaluasi Dampak Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Tahun Penyelenggaraan 2017 di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (19/7).
Diungkapkan H Udin, sangat diharapkan masyarakat Kaltara yang telah mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat memahami benar amanat dan tanggung jawab dalam mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekitar. “Kasus terorisme dan gerakan radikal di Indonesia belakangan ini kian mengkhawatirkan, dan juga banyak gerakan yang berupa ancaman disintergrasi bangsa. Hal tersebut tentu diprakarasai oleh memudarnya wawasan kebangsaan, gejala penurunan kualitas pengamalan nilai-nilai pancasila dalam masyarakat, semangat toleransi yang selama ini dibanggakan semakin menurun, merebaknya sentimen SARA dan makin dominannya demokrasi liberal dibandingkan dengan demokrasi Pancasila,” urai H Udin.
Untuk itu, Wagub mengajak seluruh masyarakat Kaltara untuk lebih memahami arti, peran dan fungsi dari Pancasila dan UUD ‘45 sebagai urat nadi negara. “Ayo kita gali lagi pemahaman kita atas Pancasila juga UUD ‘45 sehingga dapat menjadi rekan pemerintah dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan di Kaltara yang dikenal sebagai kawasan heterogen, yang tentu rentan dengan perbedaan. Baik karena didasari dengan ragam budaya, latar belakang, dan lainnya,” tutupnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dengan menghadirkan Brigjen Pol. Rafli, Direktur Program dan Pengembangan Kemantapan Deputi Bidang Pemantapan Nilai Kebangsaan dan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Brigjen Pol. Indrajit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara Basiran dan hadirin lainnya.(humas)