Pembangunan Ibu Kota Baru Belum Masuk DIPA Kementerian PUPR

by Redaksi Kaltara

Jakarta, MK – Pembangunan Kantor Presiden di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hal itu masuk dalam program Kementerian PUPR 2022-2024.

“Tujuan Program 2022-2024 fokusnya di kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.000 hektare,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022

Basuki menyebutkan kawasan inti pusat pemerintahan di antaranya adalah Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR/MPR, jalan kawasan, jalan memasuki Ibu Kota, dan drainase.

Meski menjadi program 2022, kata Basuki, pihaknya belum dapat memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Pasalnya, seluruh anggaran harus mendapat persetujuan dari Komisi V DPR dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pembangunan IKN belum ada di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kalau adapun harus lapor ke DPR karena penganggaran harus disetujui DPR. Kami belum lapor karena belum dianggarkan dan disiapkan oleh Kemenkeu,” tukas Basuki.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Basuki mengatakan pagu anggaran rencana program tahun ini sebesar Rp100,6 triliun. Hal itu sesuai dengan DIPA 2022 yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada 29 November 2021. “Alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini adalah sebesar Rp100,6 triliun,” tambah dia.

Rencana program Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan tahun ini antara lain bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, perumahan, serta dukungan manajemen dan tugas teknis.

(Des/medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.