Pemerintah Terima 3.600 Laporan Penyalahgunaan Dana Bansos

by Redaksi Kaltara

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerima 3.600 laporan terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Laporan telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Kami menerima informasi dari masyarakat manakala ditemukan pelanggaran, harus cepat diproses. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum sudah mengecek,” ujar Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dalam diskusi virtual, Rabu, 17 Juni 2020.

Budi menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan semua pihak untuk bersama-sama mengawasi penyaluran dana bansos. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar bantuan sosial senila Rp647 triliun itu dikawal.

Dia meyakini hal ini dapat menekan jumlah oknum yang berniat menyelewengkan dana bansos. Sehingga dana bansos dapat disalurkan tepat sasaran.

Budi meminta kepala desa dan jajarannya transparan ihwal penyaluran dana bansos. Dia menegaskan transparansi merupakan kunci menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

“Hasil pantauan selama tiga bulan desa transparan itu minim gejolak, yang gejolak kepala desa yang tidak terbuka dan transparan,” beber dia.

Pemerintah telah mengalokasikan stimulus penanganan covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya, Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, termasuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. (medcom)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: