Tarakan, MK – Sementara itu Direktur Utama RSUD Tarakan, Dr Muhammad Hasbi Hasyim mengatakan pembentukan Satgas Masyarakat miskin yang sakit merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara tetapi karena Dinas Kesehatan Kaltara belum Definitif dan masih PLT sehingga Satgas belum dibentuk.
Terlepas dari itu, ia mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit yang ada di Kabupaten/ Kota sebagai tindak lanjut dari permintaan Gubernur Kalimantan Utara, Dr Irianto Lambrie.
“Kalau bisa kita kumpulkan seluruh kepala dinas, kepala rumah sakit se-Kaltara. Kita akan rapat menyusun pembentukan Satgas, kemungkinan minggu depan, kalau bisa Februari bisa terbentuk Tim Satgas ini” ujarnya kepada Metro Kaltara, Senin (23/01)
Ia mengungkapkan dalam pembentukan Satgas tersebut, nantinya akan dipimpin oleh Dinas Kesehatan lantaran hal itu merupakan ranah dari Dinas Kesehatan. Selain itu, sebagian rumah sakit di Kabupaten/ Kota kadang lepas tangan ketika ada pasiennya yang dirujuk ke RSUD Tarakan sehingga pasien tersebut tidak mendapat pelayanan dengan baik.
“Selama ini yang terkatung-katung yang tidak ada penanggungjawabnya, kadang kami menanyakan ke Kabupaten/ Kota, tetapi mereka lepas tangan sehingga kita punya solusi yang tidak mampu kita tagihkan ke Provinsi dan itu ada dananya lewat Dinas Kesehata” ungkapnya
Disamping itu, yang menjadi kendala saat ini adalah pelayanan imformasi di setiap Rumah Sakit yang belum terkoneksi secara Imformation and Technology (IT). Menurutnya system layanan imformasi disetiap Rumah Sakit di Kaltara harus terkoneksi secara IT sehingga pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik.
“Misalnya pasien dari Krayan mau dikirim ke RSUD Tarakan paling Dokter di Puskesmas disana bisa buka rumah sakit Tarakan, ada dokter nga yang membidangi penyakit tersebut, sehingga pasien tidak terkatung-katung disini,” tambahnya (ars)


