MALINAU, Metroklatara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau memperkuat komitmen penataan dan akuntabilitas aset daerah dengan mengikuti kegiatan pengarahan terkait keberadaan dan lokasi aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang disampaikan oleh (BPK RI), Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Laga Fratu, Kantor Bupati Malinau ini menjadi bagian penting dari tahapan audit terinci yang tengah dilakukan BPK RI, sebagai tindak lanjut dari audit pendahuluan beberapa bulan sebelumnya. Fokus utama pengarahan adalah memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil aset di lapangan, yang selama ini kerap menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Administrasi Umum Setkab Malinau, Francis, S.Pd., M.Pd., para sekretaris dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta para pengurus barang dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malinau. Kehadiran para pemangku teknis ini menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sistem pencatatan aset secara menyeluruh.
Dalam paparannya, tim auditor BPK RI memberikan penjelasan teknis secara rinci terkait penyajian data dan dokumen aset tetap, termasuk standar format pelaporan yang harus dipenuhi oleh setiap OPD. Penekanan diberikan pada pentingnya konsistensi data, kelengkapan dokumen pendukung, serta kejelasan informasi lokasi dan status aset.
Tak hanya bersifat satu arah, kegiatan ini juga membuka ruang dialog interaktif. Para peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan auditor BPK RI terkait berbagai persoalan teknis yang dihadapi di lapangan—mulai dari ketidaksesuaian data, kendala administrasi, hingga minimnya pemahaman terhadap format pelaporan terbaru.
Asisten III Administrasi Umum, Francis, menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan aset.
“Kegiatan ini sangat penting karena kami bisa mendapatkan pengarahan langsung dari BPK RI yang sedang melaksanakan audit terinci. Kami juga diberikan ruang untuk berkonsultasi, khususnya bagi rekan-rekan PPTK dan pengurus barang yang selama ini menghadapi kendala dalam penyajian data dan dokumen aset,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa perbedaan tingkat pemahaman di kalangan petugas lapangan masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengisi format pelaporan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
“Tidak semua memiliki pemahaman yang sama. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap ada keseragaman persepsi dan peningkatan kualitas data yang disajikan, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Lebih jauh, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Malinau dalam membangun tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel. Ketepatan data aset tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam penilaian opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Dengan adanya pendampingan dan pengarahan langsung dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Malinau optimistis dapat meminimalisir temuan audit, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di setiap OPD.
Ke depan, pembenahan data aset berbasis KIB diharapkan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan secara akurat—sebagai fondasi menuju pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berintegritas. (rko)
