498
Ist.
Nunukan, MK – Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) akan segera Lapor Presiden Jokowi sebagai Ketua Wantanas terkait Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan karena Layak Direalisasikan dan akan di rekomendasikan kepada kementrian terkait.
Sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tentu harus tercipta kesejahteraan dari segala aspek di daerah tersebut. Disamping sebagai bentuk aktualisasi dari Nawacita, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan juga akan membendung ketergantungan pola hidup terhadap negara tetangga.
Hal tersebut diutarakan Deputi Sistem National – Dewan Ketahanan Nasional, Mayjend TNI Aris Martono Haryadi disela-sela Kajian Wantanas di Calon Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya ) Perbatasan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara, Kamis (16/3/2017).
Kepada metrokaltara.com, Aris Martono mengungkapkan bahwa saat ini pembentukan DOB belum ada PPnya masih nunggu RPP DESERTADA di tandatangani Presiden. Namun tidak tertutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstra dan yang membuat DOB Kabudaya Perbatasan layak untuk dimekarkan sebagai pengikat Entitas Wilayah perbatasan darat Kabudaya dengan sabah demi katahanan Nasional dan maruah bangsa serta keutuhan NKRI ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan “memang daerah ini sangat layak untuk dimekarkan potensinya luar biasa sudah mampu membiayai diri sendiri dan tidak akan terlalu membebani fiskal negara. Apalagi Bupati Nunukan saat ini ,Bu Asmin Laura justru mendorong bahkan merekomendasikan pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan. Gubernur sudah bahkan sudah mendapat persetujuan sari DPD RI dan komisi II DPR RI. Tentu Bupati juga lakukan hal tersebut karena menyadari bahwa daerah ini pantas dimekarkan, selain segudang benang kusut persolan perbayasannya rentangvkendali pemerintahan yang jauh yang membuat daerah kaya ini tetap terbalakang padahal diutara ada kota-kota besar di sabah” tuturnya.
Aris Martono menambahkan banyak pemekaran sebelumnya yang justru setelah Daerah Otonomi Baru disetujui dan dibentuk,justru mengharap APBN.
“Tapi jika kita lihat di DOB Kabudaya Perbatasan seperti apa yang kami lihat langsung di lapangan dan kajian kami tadi, daerah ini jika terbentuk menjadi DOB (daerah otonomi baru) ,sangat tidak akan membabani fiskal negara ,” papar Jenderal Bintang Dua tersebut.
Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan yang mencakup 6 Kecamatan yakni,Kecamatan Sebuku,Tolin Onsoi,Sembakung,Sembakung Atulai,Lumbis dan Lumbis Ogong ini memang sempat menjadi isu nasional karena diwilayah tersebut terdapat OBP (outstandyng boundary problem) atau wilayah yang masih dalam pembahasan batas antara RI-Malaysia yang terluas di Indonesia pada bagian darat berada di Kecamatan Lumbis Ogong.
Pembentukan DOB Kabudaya selain ada pertimabangan tertentu tadi juga tujuanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyaraka,baik itu sifatnya insfratruktur maupun aspek lainya. Dan jika kita lihat kondisi pelayanan publik di daerah ini yang justru lebih dekat ke Malaysia atau ke Kabupaten lain, maka wajar jika tuntutan pemekaran wilayah ini direalisasikan ,” pungkasnya. dan sebelum kembali ke Nunukan Rombangan Wantas menijau beberapa pusat ekonomi di Kabudaua termasuk mengunjungi Pabrik CPO di Tulin Onsoi.(Lbs/MK2)
