TARAKAN, MK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Siap menurunkan 500 personil untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 300 yang tersebar di Kota Tarakan, untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada hari Rabu (27/6).
Personel pengawas ini terdiri dari Pengawas Tempat Pemugutan Suara (PTPS), Petugas Pengawas Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Kota dan Kabupaten (Panwas) dan Bawaslu Provinsi Kaltara.
Menurut Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Sulaiman mengungkapkan, strategi pengawasan yang akan dilakukan pihaknya dengan pengawasan secara terbuka dan tertutup atau senyap. Pengawasan terbuka dengan menempatkan 1 orang pengawas di masing-masing TPS.
“Kalau pengawasan secara tertutup atau senyap ini akan dilakukan 200 orang pengawas yang tugasnya akan mobile atau patroli di sejumlah TPS-TPS yang kami anggap rawan. Mereka akan mondar mandir melakukan pengawasan yang tentunya orang tidak tahu kalau yang mondar-mandir di TPS tersebut itu petugas pengawas,” ujarnya.
Sulaiman mengatakan, pihaknya telah memetakan sejumlah TPS yang dianggap rawan.
Seperti TPS di Kelurahan Karang Rejo, Karang Balik, Selumit Pantai dan Juata. Indikator TPS yang dianggap rawan versi Bawalsu Tarakan adalah aktor money politik ada di wilayah TPS tersebut.
“Aktor money politic ini adalah orang-orang yang tergabung di dalam tim sukses masing-masing paslon. Tentu yang nantinya membagi-bagikan uang, sembako dan lainnya itu pastinya tim sukses tersebut. Di TPS yang kami anggap rawan inilah kami lebih fokuskan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya money politic,” ucapnya.
Saat ditanya berapa jumlah TPS yang dianggap rawan di Kota Tarakan, kata Sulaiman, dari 300 TPS ada sekitar 60 persen yang dianggap TPS rawan.
“Ada 60 persen TPS yang kami anggap rawan, jadi kami ini benar-benar kerja keras dalam melakukan pengawasan,” katanya.
Sulaiman berharap, pada saat pencoblosan tidak ada tim sukses masing-masing paslon yang melakukan serangan fajar dengan membagi-bagikan uang, sembako dan lainnya.
Pasalnya pihaknya telah menurunkan 500 personel pengawas.
“Jadi kami ini ada lima lapis pengawasan mulai dari PTPS, PPL, Panwascam, Panwas dan Bawaslu Kaltara untuk mencegah money politik,” ucapnya. (arz27)