TINDAK LANJUT : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Wakil Ketua KPK RI Basaria Pandjaitan, Kepala BPKP Dr Ardan Adiperdana dan Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon usai penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se Provinsi Kaltara dan Nota Kesepahaman Pemprov Kaltara dengan BPKP di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Kamis (5/4).
TARAKAN, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah se Provinsi Kaltara dan Nota Kesepahaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Kamis (5/4).
Dimulai dari nol anggaran, personel dan infrastruktur, namun hingga ke-5 tahun usianya kini, banyak hal yang sudah dilakukan jajaran Pemprov Kaltara, termasuk sederetan pencapaian juga telah diraih yang tak hanya dirasakan jajaran pemerintah manfaatnya, tapi juga oleh masyarakatnya.
“Untuk itu, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kemajuan dan akselerasi pembangunan di Kaltara, tak terkecuali dukungan dari KPK melalui Irjen Pol (Purn.) Basaria Pandjaitan selaku Wakil Ketua KPK RI) dan Kepala BPKP RI Dr Ardan Adiperdana,” ucap Gubernur.
Diungkapkan Irianto, pertemuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kaltara untuk menuju provinsi yang berintegritas dan sejajar dengan daerah lain di indonesia. Kehadiran KPK dan BPKP di Kaltara sendiri, diharapkan memberikan manfaat besar untuk pembangunan Kaltara yang berkelanjutan di masa datang.
“Saya atas atas nama masyarakat Kaltara pun menyambut baik rakor dan komitmen yang ditandatangani itu, sekaligus berterima kasih atas upaya tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK yang melakukan pemetaan untuk tindak pencegahan penyimpangan penggunaan anggaran juga kerawanan tindak pidana korupsi di lingkup Pemprov Kaltara selama sekitar 3 hari, mulai 21 hingga 24 maret lalu,” bebernya.
Dari hasil pemetaan sendiri, urai Irianto, apabila ditemukan kekurangan, harus segera diperbaiki dalam rangka upaya penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel, berintegritas, profesional dan bertanggungjawab. “Secara khusus, pemetaan yang dilakukan tim supervisi KPK sangat bermanfaat bagi diri saya selaku Gubernur Kaltara dan Wakil Gubernur, serta seluruh jajaran Pemprov Kaltara. Ini, lantaran, seluruh pihak yang ada di Kaltara, ingin merasakan kehidupan di daerah yang lebih baik dari sebelumnya, dan sejahtera,” jelas Gubernur. Yang pasti, Kaltara akan senantiasa berusaha untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di segala bidang dalam kegiatan pemerintahan.
Sebagai informasi, hadir dalam acara itu, Kepala BPKP RI Dr Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK RI Basari Pandjaitan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) Elly Shahputra, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Indrajit, Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, para kepala daerah se Kaltara, dan lainnya.(humas)
