NUNUKAN, MK – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menerima kunjungan kerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran RI Benny Rhamdani beserta rombongan di Bandar Udara Nunukan, Kamis (13/06).
Kedatangan Kepala BP2MI RI itu turut disambut oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan serta Kepala BP2MI Kabupaten Nunukan.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang menjadi pintu keluar para pekerja yang bekerja di Malaysia secara ilegal dan itu merupakan tujuan maksud kedatangan Kepala BP2MI RI untuk melihat secara langsung 3 pintu keluar dimana selama ini digunakan untuk pekerja migran berangkat ke Malaysia secara tidak resmi .
Kunjungan itu untuk membuktikan bahwa negara hadir untuk memberi perlindungan pada setiap anak bangsa agar mereka tidak menjadi korban penempatan ilegal.
“Kita ingin pastikan di pintu-pintu perbatasan menutup dan tidak memberi ruang sedikitpun celah untuk menjadi pintu masuk keluar penempatan ilegal. Dibantu oleh Pemda dan Forkopimda yang selama ini berkoordinasi dengan bagus karena tidak mungkin memerangi sindikat penempatan ilegal dilakukan sendiri oleh BP2MI perlu kolaborasi dan sinergitas”, ujar Benny.
Lanjut Benny menegaskan bahwa pekerja migran ini adalah penyumbang devisa terbesar kedua pada negara Indonesia setelah sektor migas yang dirilis oleh BI pada tahun 2023 sehingga tidak boleh lagi memandang TKI yang disebut PMI sebagai orang rendahan yang juga dipandang sebagai beban negara.
“Ini keliru, mind setnya dirubah. Negara ini bisa eksis dan memiliki dana untuk berbagai pembangunan bahkan untuk berbagai sektor yang dikerjakan menjadi program negara tidak lepas dari sumbangan mereka. Sehingga perlakuan hormat negara memberikan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki dan memastikan anak-anaknya tetap sekolah dan mendapatkan jaminan perawatan negara”, lanjutnya.
Selanjutnya, pada hari esok Kepala BP2MI RI beserta rombongan akan berangkat ke Tawau untuk bertemu dan berkomunikasi dengan para pekerja yang bekerja di perladangan kebun sawit guna memastikan kesejahteraan para PMI dan sejauh mana mereka mendapatkan perlakuan hormat dari perusahaan kerja dan bahkan pendidikan anak-anaknya.
Bupati Laura pada kunjungan itu berharap dengan melihat secara langsung kondisi di Sebatik dapat menjadi evaluasi dan referensi untuk mengambil putusan kedepan seperti apa. Saat ini penanganan persoalan TKI di Kabupaten Nunukan sudah semakin membaik berkat komunikasi dan koordinasi dengan BP2MI dan seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Nunukan.
Adapun 3 titik yang menjadi tempat kunjungan Kepala BP2MI RI yaitu, Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia PB-02 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah lalu Pangkalan TNI AL Nunukan Pos TNI AL Sei Pancang dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk Sebatik (**)