PNS. (int)
Tarakan, MK – Banyaknya sorotan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tarakan tak maksimal dinilai belum sebanding dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang digelontorkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bahkan DPRD Kota Tarakan, meminta agar tunjangan tersebut dievaluasi kembali.
Ketua DPRD Kota Tarakan Sabar Santoso kepada Metro Kaltara mengakui perlu sinkronisasi ulang besaran TPP dengan tolak ukur kinerja setiap PNS. “Kami meminta agar TPP dievaluasi kembali demi tercapainya kinerja pengawai yang lebih baik kedepannya dalam melayani masyarakat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan beban belanja publik cukup besar dari postur APBD Tarakan setiap tahunnya. Oleh karena itu tim banggar di DPRD banyak menyoroti TPP PNS sebagai upaya menguranginya. “Saat ini sikap kita sudah rapat konsultasi antara banggar dengan walikota sebelum memutuskan tentang penganggaran alokasi belanja tunjangan PNS,” bebernya.
Sabar menuturkan pihaknya sudah menginstruksikan kepada pemerintah agar mengevaluasi TPP. Tujuan orientasinya adalah kinerja PNS yang terukur dan professional. “Kalau memang SKPD kinerjanya baik maka nanti kita targetkan PAD tercapai,” tuturnya.
“Kita bukan evaluasi jumlah keuangannya tapi keterkaitan antara TPP dengan kinerja pegawai. Untuk tahun 2015 TPP yang digelontorkan sekitar Rp125 milliar. Evaluasi ini tetap nilainya hanya saja memadukan antara TPP yang diterima dengan peningkatan kinerja,” tegasnya.
Jadi kalau kinerjanya tidak baik maka TPP bersangkutan akan berkurang. “Banyak kita lihat indikator TPP itu hanya cek up (absensi), sementara PNS mengerjakan apa satu hari atau satu bulan itu tidak jelas sehingga kita menginginkan evaluasi pada kinerja,” harap Sabar. (aras/sti)
