MALINAU, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Dialog Koordinasi Pimpinan Daerah di Ruang Tebengang Kantor Bupati Malinau, Senin (29/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta berbagai persoalan keamanan dan sosial di Kabupaten Malinau.
Dialog tersebut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Kabupaten Malinau, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, paguyuban, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, Forum Anak, para camat, kepala desa, mahasiswa hingga pelajar.
Mengusung tema “Sinergi Bersama Hadapi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Gangguan Keamanan di Wilayah Kabupaten Malinau”, kegiatan ini bertujuan membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya persoalan narkotika serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban daerah.
Dalam arahannya, Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman nyata yang dapat merusak masa depan generasi muda sekaligus mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan daerah.
Ia memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum atas keberhasilan mengungkap sejumlah kasus narkotika di wilayah Malinau. Namun menurutnya, keberhasilan penindakan harus dibarengi dengan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi dengan berani melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya,” tegas Bupati.
Tidak hanya persoalan narkotika, Bupati Wempi juga mengangkat sejumlah isu strategis yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya maraknya praktik judi online, tindak pencurian, sengketa lahan, keterbatasan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah, distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga pembangunan infrastruktur terutama di kawasan perbatasan.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut memerlukan koordinasi yang baik serta komitmen bersama agar dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Bupati menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Peran aktif masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah desa menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang kondusif.
Ia juga meminta para camat dan kepala desa segera mempercepat penyelesaian batas wilayah desa melalui mekanisme musyawarah agar tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
“Jangan sampai persoalan batas wilayah menjadi pemicu perselisihan. Semua harus diselesaikan dengan komunikasi, musyawarah, dan semangat persaudaraan,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Bupati Wempi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk memberikan kepastian bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Malinau tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.
Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang aman, damai, maju, dan sejahtera di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. (rko)
