internet
Tarakan, MK – Sales Area Head Perusahaan Gas Nasional (PGN) Tarakan, Muhammad Arif memastikan pelaksanaan pembayaran pemakaian gas rumah tangga setiap bulannya akan diperketat. Bahkan, ketika PGN telah resmi mengelolah jaringan gas tersebut maka masyarakat yang menunggak pembayaran akan disegel.
Meskipun demikian, pengelolaan pelanggan masih di tangan Perusda maka sepenuhnya masih merupakan tanggung jawab Perusda. Dalam perjalanannya nanti, apakah PGN bisa menagih akan dikoordinasikan bersama Perusda.
“Dari PGN akan mulai dari nol lagi. Tapi, kedepan kita akan menggandeng Perusda bekerja sama terkait penagihan atau kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan gas rumah tangga,” ujar Arif kepda Metro Kaltara.
Diperketatnya aturan, kata Arif sesuai dengan prosedur berlangganan. Misalnya menunggak pembayaran maka akan ditegur terlebih dahulu sebelum ditindak. Kemudian, jika masih bandel dan nekat menunggak sampai 2 bulan berturut-turut, maka dengan tegas disegel hingga dilakukannya pencabutan sambungan gas rumah.
“Kalau sudah dicabut, mau tidak mau harus pemasangan baru lagi dan untuk pemasangan kembali nanti biayanya cukup mahal. Kalau di Tarakan akan dibebankan berapa setiap pemasangan baru, nanti akan kita koordinasikan lagi dengan manajemen,” bebernya.
Untuk penyambungan kembali, di Surabaya saja disebutkan Arif, Rp 1,8 juta – Rp 2 juta. “Tapi, khusus pembukaan segel Rp 300 ribu. Belum lagi ada denda yang harus dibayar, nah itu yang besar nilainya nanti,” tuturnya.
Masa pembayaran dilakukan paling lambat setiap tanggal 6 untuk perhitungan bulan sebelumnya. Tapi, jika pelanggan sampai tanggal 20 tidak membayar belum diberikan denda dan denda baru diberlakukan di tanggal 21.
“Kalau dibulan berikutnya tidak bayar lagi maka denda akan kita wajibkan 2 kali lipat, jadi Rp 30 ribu plus disegel. Nah, kalau mau buka segel harus membayar Rp 300 ribu plus tindakannya. Bulan berikutnya, kalau masih tidak membayar lagi maka akan kita cabut,” tegas Arif. (id/MK*1)
