NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan sekaligus memastikan pekerjaan yang telah dianggarkan pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Monev dipimpin anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, S.H., bersama Ladulah, S.Hi. Tim meninjau sejumlah proyek yang mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, tim Pansus didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Turut hadir pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, di antaranya peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah kawasan.
Di sektor pendidikan, Pansus meninjau pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), serta pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.
Selain itu, tim juga mengevaluasi pembangunan Kantor UPTD Bapenda Kelas A dan pekerjaan marka jalan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan.
Ruman Tumbo mengatakan, monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan lapangan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, terutama untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ladulah menyampaikan bahwa berbagai catatan yang diperoleh selama peninjauan akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Kaltara.
“Semua catatan dari hasil monev akan kami jadikan dasar evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin efektif dan akuntabel,” katanya.
Hasil monitoring tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Pansus dalam menyusun evaluasi dan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Kaltara.
DPRD Kaltara berharap pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dapat mendorong peningkatan kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
