Malinau, MK – Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan hingga desa.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Malinau, Drs. H. Kamran Daik, M.Si., mengatakan sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah 15 kecamatan Kabupaten Malinau yang berlangsung di Ruang Intulun, Rabu (9/9/2026).
Rapat juga dilaksanakan secara daring dan diikuti para camat, termasuk camat dari wilayah perbatasan dan pedalaman.
Asisten I menekankan pentingnya peran aktif camat, lurah, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga kondisi keamanan di wilayah masing-masing. Kolaborasi tersebut juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama hingga tingkat RT.
Menurutnya, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai persoalan sosial. Beberapa di antaranya seperti peredaran minuman beralkohol ilegal, pelecehan, pencurian, hingga kenakalan remaja.
“Permasalahan yang muncul di masyarakat harus bisa dideteksi dan dicegah sejak awal melalui koordinasi dan komunikasi yang baik di tingkat bawah,” ujarnya.
Selain itu, Satpol PP diminta terus berkolaborasi dengan TNI dan Polri dalam melakukan patroli, razia, serta pemantauan lingkungan secara berkala.
Koordinasi keamanan ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Malinau yang terdiri dari 15 kecamatan, 109 desa, dan 381 RT. Dengan cakupan wilayah yang luas, keterlibatan aparatur hingga tingkat desa dan RT dinilai sangat penting dalam menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.
Asisten I juga meminta agar pos-pos keamanan lingkungan, seperti poskamling, kembali diaktifkan. Setiap wilayah juga diharapkan menyampaikan laporan secara berkala, termasuk laporan mingguan, sehingga perkembangan situasi keamanan dapat terus dipantau dan segera ditindaklanjuti apabila ditemukan persoalan.
“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi dari tingkat kabupaten sampai RT harus berjalan dengan baik,” pungkasnya. (**)
