MALINAU, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pendidikan karakter antikorupsi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal itu terlihat saat Wakil Bupati Malinau, mengikuti secara virtual Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi serta Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Intulun, Senin (11/05/2026) pagi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau. Rakor nasional itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pembangunan karakter generasi muda dan pengendalian kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Jakaria menegaskan bahwa Pemkab Malinau mendukung penuh upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter yang jujur dan berintegritas tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dari lingkungan pendidikan.
“Peluncuran buku panduan antikorupsi ini diharapkan tidak berhenti sebatas seremoni, tetapi segera diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Malinau. Pendidikan antikorupsi perlu dikenalkan lebih awal agar anak-anak memiliki pemahaman tentang kejujuran dan integritas sejak dini,” tegas Jakaria.
Program pendidikan antikorupsi tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memberikan arahan terkait penguatan budaya integritas di lingkungan sekolah.
Bagi Pemkab Malinau, langkah itu dinilai strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan di masa depan.
Tak hanya membahas pendidikan antikorupsi, Rakor juga menyoroti langkah pengendalian inflasi daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesempatan itu, Wabup Jakaria meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malinau agar lebih aktif memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok agar masyarakat tidak terbebani oleh gejolak ekonomi.
“Kita harus memastikan seluruh perangkat daerah berperan aktif dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga kebutuhan masyarakat. Monitoring harus dilakukan secara rutin agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal,” ujarnya.
Jakaria juga mengungkapkan bahwa posisi Kabupaten Malinau saat ini masih berada dalam kategori aman atau zona kuning di wilayah Kalimantan Utara dalam penanganan inflasi. Indeks pengendalian inflasi daerah Malinau disebut berada di atas angka 71, yang menunjukkan kondisi relatif terkendali.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lengah, mengingat tantangan distribusi barang dan fluktuasi harga di wilayah perbatasan seperti Malinau masih cukup rentan dipengaruhi kondisi cuaca, transportasi, hingga pasokan dari luar daerah.
Melalui dua agenda strategis tersebut, Pemkab Malinau menegaskan komitmennya tidak hanya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat. (rko)
