TEGASKAN: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali tegaskan ganti untung kepada warga terdampak puspem akan tuntas November.
TANA TIDUNG, MK – Perhitungan ganti untung tanam tumbuh dan bangunan di atas kawasan pusat pemerintahan (Puspem) Tana Tidung saat ini terus dikebut.
Di mana di bulan November 2023 semua masyarakat yang memiliki lahan, dan bangunan tersebut akan mendapatkan ganti untung dari Pemda Tana Tidung.
Hal tersebut pun di benarkan oleh Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, ia mengatakan pembangunan Puspem Tana Tidung menjadi fokus Pemkab Tana Tidung termasuk masalah kerohiman yang akan diberikan kepada pemilik bangunan, tanam tumbuh yang ada di atas lahan Puspem Tana Tidung.
“Kita sudah dari awal membahas dan terakhir kita juga sudah rapat bersama Timdu (tim terpadu) FKD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pertanahan untuk mencarikan solusinya untuk dasar pemberian kerohiman itu,”ujar Ibrahim Ali kepada Metro Kaltara, Kamis (19/10) kemaren.
Hal tersebut tentu berdasarkan laporan dari ketua Timdu, yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Said Agil, paling lambat pekan ketiga November 2023 masalah ganti untung tanam tumbuh dan bangunan sudah tuntas.
“Itukan berdasarkan penilaian dari appraisal. Dan saya pribadi sebagai bupati tegas tidak ikut campur atau meng utak atik ataupun intervensi masalah itu,”jelasnya.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggarannya di APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 17.800.000.000.
Untuk itu saya berharap masyarakat yang memiliki lahan atau bangunan di Puspem Tana Tidung bisa legowo menerima yang diberikan.
“Kalau ada yang lebih terima saja, dan kalau ada yang kurang pun begitu. Karena tidak ada kepentingan kami di situ. Karena Pemerintah telah mengikuti aturan yang ada.
Terkait dengan progres pembangunan kantor DPRD dan Bupati di kawasan Puspem, Ia juga menjelaskan, akan memastikan dari laporan terakhir yang diterimanya, pembangunan kantor DPRD sudah mencapai 35 persen menuju 40 persen.
“Laporan saat ini gedung A, B dan utama kantor bupati Tana Tidung masih sekitar 35 persen,”katanya.
Yang pasti, lanjutnya target di bulan Desember 2023 progres pembangunan sudah mencapai 55 hingga 60 persen.
“Kalau gedung A dan B mungkin bisa mencapai 60 persen, gedung utama yang perlu kita dorong nanti,”tukasnya.
Akan tetapi ia juga meminta untuk tidak mengejar target secara berlebihan. Karena waktu masih cukup panjang.
“Saya juga sudah pesan kepada kadis PUPR dan kabid cipta karya untuk tetap memperhatikan tahapan sesuai SOP dan menjaga kualitas pekerjaan itu,”ungkapnya.
Bukan itu saja, skema pembangunan kantor bupati dan DPRD yang dibangun saat ini juga menggunakan kontrak tahun jamak. Artinya kontrak yang bekerja lewat tahun.
“Saya dengar informasi, ada yang menganggap kontrak ini menggunakan kontrak parsial. Jangan salah paham. Kontrak mereka itu berakhir per Desember Tahun 2024 nanti,”pungkasnya. (rko)
