MALINAU, Metrokaltara.com – Komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan daerah di tengah meningkatnya mobilitas warga negara asing terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Malinau. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Kabupaten Malinau yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Kamran Daik, M.Si., mewakili Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., di Hotel Aco Borneo, Rabu (17/6/2026) pagi.
Rapat yang dihadiri berbagai unsur instansi vertikal dan perangkat daerah tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing yang berada di wilayah Kabupaten Malinau.
Dalam sambutannya, Asisten I Kamran Daik menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak ataupun aktivitas mereka. Sebaliknya, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah serta tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, Kabupaten Malinau sebagai daerah yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari investasi, kehutanan, pertambangan hingga pariwisata, tentu tidak terlepas dari kehadiran tenaga kerja maupun pelaku usaha asing. Oleh karena itu, pengawasan yang terintegrasi menjadi hal penting agar setiap aktivitas yang dilakukan dapat berjalan secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan terhadap warga negara asing bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas mereka, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat bagi daerah serta tetap menghormati hukum, budaya, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau,” ujar Kamran.
Dalam kesempatan tersebut, Kamran juga menyoroti pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pemantauan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di berbagai perusahaan. Ia berharap kepala dinas yang baru dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif melalui pendekatan jemput bola.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Malinau mematuhi ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing, termasuk aspek perizinan, pelaporan, dan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.
“Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat membangun komunikasi yang intensif dengan perusahaan-perusahaan. Jangan hanya menunggu laporan masuk, tetapi perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Kamran menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kantor Imigrasi, aparat keamanan, instansi teknis, hingga pihak perusahaan agar pengawasan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga mengajak seluruh anggota Tim PORA untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi, tanpa mengabaikan prinsip pelayanan yang baik dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara asing yang berada secara legal di Indonesia.
“Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan setiap aktivitas warga negara asing berjalan sesuai aturan serta terus menjaga semangat kolaborasi, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang aman, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Melalui rapat Tim PORA ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih optimal. Selain menjaga stabilitas daerah, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Malinau. (rko)
