Pj Gubernur Silaturahmi Bersama Amien Rais

Balikpapan, metrokaltara.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Utara melakukan silaturami bersama tokoh nasional Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Prof Dr H Amien Rais, Jumat (31/10). Pertemuan dan pembincangan keduanya dilaksanakan seusai melaksanakan Shalat Jumat di Mesjid Istiqamah, Balikpapan.

Usai silaturahmi, Irianto mengatakan dirinya mengagumi dan belajar banyak hal dari pemikiran tokoh cendekiawan muslim tersebut. Salah satunya tentang pemikiran keberagaman atau pluralitas dalam bentuk sikap saling menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan.

“Justru perbedaan yang ada harus menjadi sebuah kekuatan dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Secara umum, saya sebagai Penjabat Gubernur Kaltara menceritakan kondisi yang berkembang di provinsi termuda di Indonesia. Beliau (Amien Rais) memberikan motivasi untuk terus menggenjot pembangunan di Kaltara agar ketertinggalan dan keterisolasian yang ada saat ini segera berubah menjadi kemajuan dengan masyarakatnya yang hidup semakin lebih baik lagi,”ujar Irianto.

Sementara itu Amien Rais yang juga memberikan kuliah umum di Universitas Balikpapan (Uniba), kepada wartawan lokal mengatakan tentang pentingnya taat dan patuh kepada konstitusi yang ada khususnya terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Diperlukan komitmen dan keseriusan dalam mengelolanya agar kekayaan yang dimiliki bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk masyarakat di Kaltara untuk bersabar menunggu keputusan final terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebab, pemerintah masih menunggu keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pilkada yang akan dibahas di DPR Januari mendatang.

“Apapun keputusannya, masyarakat dan pemerintah di daerah harus mentaatinya. Kalau memang pilkada langsung yang disepakati tidak boleh ada politik uang. Begitu pula kalau tidak langsung, jangan jadikan DPR sebagai areal transaksional,”ujarnya.

.

Reporter: drm/hmsprov
Editor: Muhammad Reza R