TANJUNG SELOR, MK – Guna mesukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April mendatang, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pembahasan bersama dengan seluruh jajarannya. dalam pembahasan tersebut, selain melakukan analisa dan evaluasi kegiatan pada tahun 2018, juga melaksanakan pembahasan agenda Pemilu 2019 terutama persiapan pengamanan sampai bulan Oktober 2019, yakni masa pelantikan
“Kita tengah persiapan pengamanan Pemilu 17 April mendatang, dan Polda Kaltara siap memberikan pengamanan penuh,” ujar Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit kepada Metro Kaltara, Kamis (7/2).
Kapolda membeberkan untuk tempat pemungutan suara (TPS) berjumlah 2.183 itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sementara data personel kepolisian yang diturunkan untuk pengamanan (Pam), untuk Polres Bulungan Pam Polri sebanyak 275 personel. Polres Tarakan Pam Polri sebanyak 198 personel, Polres Nunukan Pam Polri nya sebanyak 443 personel dan Polres Malinau sebanyak 98 personel. Jumlah personel pengamanan TPS ini sendiri menggunakan 3 pola yaitu pola TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan
“Total personel yang diturunkan dari empat polres ini sebanyak 1.014 orang orang yang terbagi dalam masing-masing polres seperti Polres Bulungan, Polres Nunukan, Polres Tarakan dan Polres Malinau,” bebernya
Untuk itu iia menginstruksikan dan menekankan kepada seluruh Kapolres dan Pejabat Utama Polda Kaltara menjelang pemilihan ini agar bisa memantau adanya berita yang tidak benar atau hoax. Dan juga kepada pembuat ujaran kebencian atau hate speech untuk tidak terjadi menjelang pesta demokrasi selama 5 tahunan ini
“Kita harus antisipasi hoax dan hate speech ini yang bisa meresahkan masyarakat. Karena itu bisa mempengaruhi masyarakat karena menerima sumber yang tidak jelas,” ucapnya
Untuk setiap pemberitaan ataupun hal-hal yang bersifat memecah belah persatuan untuk baiknya di lakukan kroscek dan mencari sumbernya. Jika hanya ditelan begitu saja maka hal ini bisa membuat masyarakat resah dan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terganggu.
“Kalau masyarakat sudah terpengaruh bahasa fitnah maka situasi kamtibmas akan terganggu,” jelasnya.
Indrajit juga telah memerintahkan kepada jajarannya agar jejaring sosial media terus dipantau. Pasalnya dunia maya ini paling mudah untuk dijangkau dan disusupi dengan pemberitaan yang tidak benar. Sehingga dengan kehadiran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) maka sedini mungkin bisa terendus dan dilacak keberadaannya. Kata dia berita hoax ini adalah massif , sehingga pihaknya juga melakukan klarifikasi dan pengecekan secara massif pula
“Kita sendiri ada unit cyber crime, yang selalu memantau dan terus berpatroli di dunia maya,” pungkasnya. (as)
