TANJUNG SELOR, MK – Penguatan kualitas produk hukum daerah menjadi perhatian dalam dialog daerah pemantauan dan evaluasi pembentukan peraturan daerah yang difasilitasi DPRD Kaltara bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memastikan setiap peraturan daerah memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar DPRD Kaltara, DPD RI, dan Kementerian Hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah.
“Melalui dialog ini, DPRD Kalimantan Utara bersama DPD RI dan Kementerian Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi agar setiap produk hukum daerah yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan DPD RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bekerja sama dengan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara. DPRD Kaltara memfasilitasi pelaksanaan dialog sebagai bagian dari dukungan terhadap pemantauan dan evaluasi pembentukan peraturan daerah.
“Melalui kegiatan ini, pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat proses legislasi daerah. Setiap produk hukum yang dibentuk perlu memperhatikan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Djufrie menegaskan, sinergi antarlembaga diperlukan agar pembentukan peraturan daerah tidak hanya menghasilkan regulasi secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara.(**)

