Tanjung Selor – Penarapan pajak kendaraan air oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir. Terlebih lagi, keberhasilan Kaltara mengembangkan sistem tersebut menarik perhatian daerah lain.
Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.
“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.
Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.
Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta.
Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak.
Nasir menilai angka tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih cukup terbuka.(**)

