TANJUNG SELOR, MK – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dengan sejumlah catatan, terutama terkait besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), efektivitas penggunaan anggaran, serta sejumlah program pembangunan yang belum terealisasi.
Pendapat akhir Fraksi Golkar dibacakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bulungan, Mansyah, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Bulungan, Selasa (21/7/2026).
Setelah mencermati nota penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, pandangan umum fraksi-fraksi, serta jawaban pemerintah atas pandangan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Golongan Karya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan,” ujarnya.
Meski memberikan persetujuan, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD ke depan.
Salah satunya terkait keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulungan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Fraksi Golkar mengapresiasi capaian tersebut. Namun, opini WTP dinilai bukan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola pembangunan daerah.
“Opini WTP merupakan bentuk penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari opini tersebut,” katanya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana APBD yang telah disusun bersama mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Keberhasilan yang sesungguhnya harus dilihat dari sejauh mana APBD mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar menilai manfaat anggaran daerah harus dapat dirasakan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembukaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah kegiatan yang belum terealisasi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi meminta kegiatan yang belum terlaksana dapat kembali dipertimbangkan dalam penyusunan APBD berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak berhenti dan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi Golkar berharap kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar kembali diakomodasi pada pelaksanaan APBD berikutnya,” ucapnya.
Catatan lainnya berkaitan dengan besarnya SILPA. Fraksi Golkar menilai SILPA dalam jumlah besar perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.
“Apabila SILPA terus terjadi dalam jumlah signifikan dari tahun ke tahun, kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program belum berjalan secara optimal,” jelasnya.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga dinilai perlu dilakukan untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan secara optimal.
Menurut Golkar, anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan.
“Fraksi Golkar mengharapkan setiap OPD dapat mengimplementasikan apa yang telah menjadi kesepahaman antara pemerintah dan DPRD melalui program-program kegiatan. Sinergitas harus terus dijaga agar bermuara pada keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” pungkas Mansyah. (Fy/red)
