Puluhan nelayan tradisional Kota Tarakan memenuhi ruang pertemuan DPRD Kota Tarakan, Rabu (12/08).
DPRD Tarakan Kembali Jadwalkan Rapat Dengar Pendapat Usai 17 Agustus
TARAKAN – Hearing yang difasilitasi DPRD Kota Tarakan terkait polemik bongkar muat kapal ponton batu bara dengan nelayan berujung buntu, Rabu (12/08). Rapat tertutup yang dipimpin Komisi II DPRD Kota Tarakan itu turut dihadiri Walikota Tarakan Sofian Raga, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT. Pelindo, Polres Tarakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Usai hearing, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan H. Adnan Hasan Galoeng mengaku belum menemukan solusi antara keduabelah pihak. Nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Kecil (PNK) kota Tarakan tetap bersikukuh agar aktifitas bongkar muat batu bara tidak berada di jalur tangkap ikan. Hal itu sering membuat kerugian nelayan karena kerap kali terjadi kapal ponton batu bara menabrak jarring-jaring nelayan.
“Rapat ini untuk memcari solusi terbaik bagi nelayan dengan pengusaha bongkar muat batu bara. Kita berupaya antara keduabelahpihak tidak ada yang dirugikan agar ekonomi nelayan dengan kapal ponton bisa sama-sama jalan,” ujar Adnan kepada Metro Kaltara.
“Seperti yang diketahui bersama sering terjadi gesekan di lapangan dalam artian alur pelayaran kapal pontoon sering terkena pukat milik nelayan kecil. Akibatnya timbul lah konflik dan ini sudah berlangsung beberapa kali. Kalau dibiarkan berlarut menjadi sesuatu yang kurang baik, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu,” imbuhnya.
Adnan mengungkapkan berdasarkan pemaparan KSOP, titik loading point kapal bongkar muat batu bara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, pihak pengusaha batu bara tidak serta-merta bisa dikambinghitamkan oleh nelayan.
“Karena belum adanya titik temu, maka keputusan akan diambil usai peringatan HUT RI ke 70. Kita akan melakukan pertemuan lanjutan khusus terkait maslaah ini untuk mencari solusi terbaik,” sebutnya.
Sementara Ketua PNK Kota Tarakan Rustan meminta Pemkot membuat kebijakan mengenai loading batubara. “Kita mengusulkan kalau bisa loading batubara disatukan di luar pelabuhan tanpa ada kegiatan dari masyarakat,” tegasnya.
Ia melajutkan karena sering terjadi gesekan antara nelayan dengan kapal batu bara, makaPemkot Tarakan harus segera mencari solusi agar kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. “Kita juga masih menunggu dari Pemkot Tarakan, apalagi ini menyangkut aturan internasional dan kapal-kapal bongkar buat batu bara dari luar negeri. Intinya, usulan kita kepada pemerintah adanya kebijakan yang diberikan oleh teman-teman nelayan,” tuturnya. (him/sti)
.
