DPD RI: Aspek Keamanan-Ekonomi Dipertegas
SINKRONISASI: Mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Sekprov H Badrun mendampingi Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono dan rombongannya kala menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (28/8).
TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memaparkan kondisi Kaltara saat ini di depan rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin wakil ketua DPD Letjen Nono Sampono di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin (28/8).
Salah satu yang disampaikan, adalah soal kesungguhan Kaltara memenuhi seluruh indikator evaluasi yang dibutuhkan agar sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara bisa terpenuhi . “Dari 10 indikator DOB itu, semuanya sudah dapat terpenuhi. Yang belum selesai, hanya masalah batas wilayah antar kabupaten dan kota,” kata Sekprov.
Adapun upaya keras yang dilakukan serta tantangan yang dihadapi selama Kaltara berdiri, disebutkan H Badrun, di antaranya yakni pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang meliputi PLBN Sei Pancang, Nunukan yang masuk dalam rencana pembangunan 9 PLBN Terpadu, dan melakukan kajian kelayakan PLBN Labang dan Long Midang.
Lalu, pengusulan pemekaran DOB di wilayah Provinsi Kaltara. Yaitu, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Apau Kayan. “Juga direncanakan pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Tujuannya, untuk mengantisipasi mahalnya harga barang-barang di perbatasan, mengurangi ketergantungan dengan Malaysia, meningkatkan rasa harga diri masyarakat perbatasan dan meminimalisasi kegiatan ekonomi ilegal di perbatasan,” paparnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Sekprov, juga menyediakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Manusia untuk daerah perbatasan. Permasalahannya, lelang SOA dilakukan setiap tahun, sehingga pada awal tahun terjadi kelangkaan bahan pokok. Terkait isu keamanan, utamanya untuk mengisi daerah perbatasan yang masih kurang penduduknya, dan menjaga kedaulatan dan keamanan negara di perbatasan serta menjaga aset negara di perbatasan, Pemprov merencanakan pergeseran gelar pasukan TNI di Kaltara di Tinabasan pada areal seluas 2.657 hektare. “Ini merupakan salah satu dari 11 titik yang direncanakan untuk penempatan gelar pasukan TNI di Kaltara. Dari 11 titik itu, luasan lahan yang disiapkan sekitar 26 ribu hektare,” jelas Sekprov. Adapun 11 titik di perbatasan yang direncanakan untuk penempatan TNI itu, yakni Long Layu (915 hektare), Long Pujungan (7.932 hektare), Bebatu (616 hektare), Tinabasan (2.657 hektare), Tau Lumbis (1.906 hektare), Bunyu Selatan (77 hektare), Tanah Kuning (954 hektare), Liagu (95 hektare), Long Nawang (5.234 hektare), Pa Pani (3.643 hektare), dan Long Midang (2.205 hektare).
“Di perbatasan, ada pula kegiatan peningkatan dermaga Sungai Ular Seimenggaris, Kabupaten Nunukan. Dermaga ini diharapkan, selain sebagai dermaga tradisional dagang yang terhubung dengan Malaysia, juga sebagai akses masuknya kebutuhan pokok ke Indonesia,” ungkap Sekprov.
Pemprov juga mencatat ada 14 kementerian yang telah menyiapkan rencana aksi pembangunan perbatasan untuk tahun anggaran 2017 dengan nilai total anggaran Rp 1,3 triliun. Dan, pada 2018 tercatat 28 kementerian juga memiliki rencana aksi serupa dengan nilai total anggaran Rp 3,475 triliun. (humas)
