- Bersama Gubernur DKI dan Yogyakarta, Irianto Terima Penghargaan dari Menkopolhukam
JAKARTA, MK – Torehan prestasi kembali diraih oleh Kalimantan Utara (Kaltara). Setelah sebelumnya capaian predikat kepatuhan tinggi untuk pelayanan publik, kali ini di bidang demokrasi. Bersama empat provinsi di Indonesia, Kaltara termasuk sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kategori baik.
Kaltara berada di posisi ketiga untuk capaian IDI 2017,dengan nilai 81,06. Naik 4,08 poin dari IDI 2016 (76,98). Posisi pertama ditempati DKI Jakarta, dengan 84,73 dan kedua DI Yogyakarta dengan nilai IDI2017 83,61. Provinsi lainnya dengan kategori baik adalah Kepulauan Bangka Belitung (80,11).
Sementara itu, 30 provinsi lainnya di Indonesia,capaian IDI-nya di bawah 80 atau dalam kategori sedang. Termasuk Termasuk IDI Nasional 2017 yang juga kategori sedang. Yaitu, 72,11. Naik 2,02 poin dibandingkan IDI Nasional 2016 (70,09).
Atas capaian tersebut, Kaltara bersama 3 provinsi lainnya mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jenderal (Purn) Wiranto, bersamaan dengan peluncuran buku IDI 2017 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (13/12).
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie hadir langsung menerima penghargaan tersebut, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Disampaikan Gubernur, mengutip penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, ada beberapa variabel penilaian untuk menentukan capaian IDI di setiap provinsi di Indonesia. Dari penilaian itu, Kaltara disebutkan rata-rata sudah baik. Variabel tersebut, di antaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, hak memilih dan dipilih, kebebasan dari diskriminasi, peran parpol, serta peran birokrasi pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini juga membuktikan, bahwa selama ini demokrasi di Kaltara sudah berjalan dengan baik. Apalagi kita sebagai provinsi baru, ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Kita bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang usianya jauh di atas, seperti DKI Jakarta juga DI Yogyakarta,” ungkap Irianto.
Atas capaian ini juga, Gubernur meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Indonesia di Kaltara untuk tetap menjaga dan memelihara, atau bahkan lebih baik lagi di masa-masa mendatang.
Indeks Demokrasi yang baik, menurutnya, merupakan salah satu penilaian dan indikator dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kaltara.
“Indeks demokrasi juga menggambarkan indikator kemajuan demokrasi yang bersifat universal dan global. Pencapaian ini terwujud adalah hasil etos kerja, integritas, soliditas, kekompakan, semangat gotong royong dan kesungguhan pengabdian seluruh jajaran pemerintahan, TNI/Polri dan masyarakat Kaltara,” beber Gubernur.
Dikatakan Irianto, kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Setiap keputusan politik atau kebijakan pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, menurutnya, akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Perlu diketahui, proses penilaian dan evaluasi IDI dilakukan sejak Januari hingga Desember 2017 oleh Tim Terpadu dan Independen yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), para pakar atau ahli, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan akademisi. IDI sendiri adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto dalam sambutannya menuturkan, demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah stabilitas yang terjaga.
“Sebenarnya Indonesia sudah lumayan, demokrasi tanpa stabilitas nggak mungkin. Stabilitas itu yang membuat demokrasi bisa berjalan,”sebut Wiranto singkat. Selain menyerahkan penghargaan, dalam kesempatanitu Wiranto sekaligus meluncur Buku IDI 2017, dengan judul “Citra DemokrasiMinim Kapasitas”. (humas)
