Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

Jakarta, metrokaltara.com – Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki salah satunya jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih minim. Berbagai langkah pencegahan dalam rangka meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah dilaksanakan.

Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan diantaranya pihaknya melaksanakan rekrutmen dengan seleksi terbuka bagi PNS yang akan mengisi 12 jabatan eselon II di lingkungan kerja Pemprov Kaltara. Selain itu dalam proses penerimaan CPNS beberapa waktu lalu, meski dengan ruangan yang menyewa, Pemprov Kaltara berhasil melaksanakan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Dalam berbagai kesempatan, selalu saya sampaikan kunci agar tidak terjadi penyimpangan dalam setiap kegiatan dimulai dari diri kita. Mari kita luruskan niat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dengan inovasi dan berkreasi membuat pola pelayanan baru dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,”ujar Irianto usai mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12). Kegiatan yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad salah satunya mengikuti pemaparan best practices di lembaga masing-masing dalam pencegahan korupsi diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Ambon Richard Louhenapessy

Setelah meluruskan niat, lanjut Irianto diikuti dengan berbagai langkah-langkah konkrit dalam pencegahan korupsi melalui transparansi, akutanbilitas dan partisipasi publik. Dalam setiap berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Ia mencontohkan melalui web site yang dimiliki Pemprov Kaltara dan media cetak lokal yang ada di Kaltara, pihaknya mengumumkan secara resmi APBD Kaltara. Selain itu dalam proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Pengadaan. Dengan demikian kompetisi dijamin dengan keterbukaan bagi penyedia untuk bersaing menawarkan barang dan jasanya. Obyektifitas pengambilan keputusan dipastikan dengan keterbukaan hasil evaluasi sehingga diskriminasi diantara penyedia dan kejelasan metode dalam evaluasi penawaran.

Ia juga mencontohkan dalam pengiriman pelajar yang akan mengikuti perkuliahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi, dilakukan proses rekrutmen secara terbuka. Termasuk saat mengirim para pelajar yang akan mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi (PT) terkemuka seperti ITB, UGM dan UI, semua proses dilaksanakan secara transparan dan terbuka.

“Dalam proses perijinan dan telah kami buktikan. Jika memang telah lengkap secara administrasi dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka akan segera saya tandatangani tanpa perlu bertatap muka. Kalau ada kekurangan secara administrasi, saya selalu berpesan kepada jajaran Pemprov Kaltara untuk pro aktif memberikan informasi kepada pihak yang mengurus perijinan untuk segera melengkapinya,”ujarnya.

Ia juga mengatakan dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku resah dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Sebab ada ketakutan dari aparat birokrasi untuk bertindak karena dihantui rasa takut dituduh korupsi. Ketakutan ini, membuat roda pemerintahan tidak berjalan. Ketakutan dituduh korupsi terjadi di berbagai level birokrasi. Ketakutan itu seharusnya menjadikan seseorang positif, dan bukannya berpikir negatif. Akan tetapi, realita yang terjadi di birokrasi tidak demikian sehingga dampak dari ketakutan berupa lambatnya membuat keputusan.(Red/hmsprov)