KAJIAN EKONOMI : Plt Sekprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kaltara, kemarin (5/6).
TANJUNG SELOR, MK Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberlakukan 11 kebijakan prioritas untuk direalisasikan. Sementara untuk 2019, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maka kebijakan proritas itu disinergikan dengan program nasional. Alhasil, ada 4 program yang akan dilecut realisasinya tahun depan. Yakni, program pembangunan infrastruktur, penurunan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman saat membuka Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional bertema Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Perekonomian Provinsi Kaltara gelaran Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai I Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Selasa (5/6).
Dari sinergitas program tersebut, diharapkan sejumlah program dapat terealisasi dengan baik di 2019. Di antaranya, peningkatan pengembangan hilirisasi industri juga terealisasinya pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keppres (Keputusan Presiden) soal KBM masih digodok di Setneg (Sekretariat Negara), kata H Syaiful.
Sementara itu, berdasarkan kajian ekonomi BI KPw Provinsi Kaltara, indikator makro ekonomi Kaltara tetap kuat pada triwulan I 2018. Dimana, indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk kuartal I 2018 sebesar 5,6 persen atau lebih baik daripada PDRB 2016 sebesar 3,7 persen, dan turun 1,0 persen dari 2017 sebesar 6,6 persen. Sementara dari indikator inflasinya, pada April 2018 (yoy) sebesar 2,20 persen. Atau lebih baik daripada inflasi pada periode yang sama dua tahun sebelumnya. Dimana pada 2017 sebesar 2,77 persen, dan 2016 sebesar 4,31 persen.
Dijelaskan Kepala KPw BI Provinsi Kaltara Hendik Sudaryanto, kuatnya indikator makro ekonomi Kaltara pada triwulan I juga dipengaruhi oleh realisasi pendapatan dan belanja daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kaltara 2017. Dimana realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 1,52 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp 694 miliar. Ekonomi Kaltara triwulan I 2018 masih didominasi oleh sektor primer. Seperti, lapangan usaha pertambangan dan pertanian yang berkontribusi signifikan. Komoditas utama pertambangan dan pertanian ini berorientasi ekspor sehingga ekonomi Kaltara bergantung pada kondisi ekonomi global, jelas Hendik.
Berdasarkan lapangan usaha, maka pangsa ekonomi Kaltara berturut-turut dari yang terbesar, adalah pertambangan 27,6 persen, pertanian 15,9 persen, konstruksi 13,3 persen, perdagangan 11,4 persen, industri pengolahan 9,7 persen, dan lainnya 22,2 persen. Sementara berdasarkan pengeluaran, pangsa ekonomi tertinggi berasal dari investasi 34,4 persen, net ekspor AD 26,1 persen, ekspor luar negeri 18,6 persen, konsumsi rumah tangga 16,9 persen, dan konsumsi pemerintah 5,1 persen. Perekonomian Kaltara pada triwulan I tumbuh 5,6 persen (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Melambatnya ekonomi Kaltara dipengaruhi oleh melambatnya kinerja lapangan usaha utama, yaitu pertambangan, ungkap Hendik.
BI juga melakukan mapping industri berbasis ekspor di Kaltara. Dimana, diketahui bahwa industri ekspor Kaltara masih berada pada kategori produk bernilai tambah rendah. Atau, masih terkonsentrasi pada bahan mentah dan kurangnya penerapan teknologi dalam industri terutama di sektor pertambangan.(humas)
