MALINAU – Kelompok petani di Malinau merasa kurang diperhatikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Namun, Dinas Pertanian Malinau menilai hal itu tentatif karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan masih di tengah pandemi Covid-19.
“Sebetulnya ketidakhadiran penyuluh ke lapangan itu tentatif saja. Apalagi situasi saat ini seperti apa? Ya, harap dimaklumi situasi pandemi ini, tentu pergerakan PPL di lapangan dibatasi penerapan protokol kesehatan,” tegas Kepala Dinas Pertanian Malinau Dr. Afri ST Padan.
Selain itu, kata Afri, penyuluh dan kelompok tani memiliki tolok ukur melaksanakan aktivitasnya. “Khusus penyuluh di lapangan ini, mereka memiliki program. Misalnya, untuk tahun depan, penyuluh harus menyusun program melalui diskusi dengan petani. Lalu diusulkan ke dinas,” katanya.
Menurut dia, program yang disampaikan PPL, akan disetujui dan menjadi pengawasan kinerja PPL tersebut.
“Misal, program PPL itu bersifat bantuan, ya tentu bantuan. Begitu juga program monitoring, ya monitoring. Jadi, tidak serta merta setiap hari mereka selalu berada di lapangan untuk mendampingi,” tegasnya.
Apalagi, kata Afri, saat ini jumlah PPL masih sangat terbatas. “Sebenarnya penyuluh bisa saja bekerja secara maksimal, jika kita mengacu aturan, satu penyuluh satu desa. Tetapi, khusus di Malinau ini, satu penyuluh malah mengakomodir tiga desa,” jelasnya.
Menurut dia, keterbatasan SDM tersebut tidak dapat mengakomodir seluruh kelompok tani di masing-masing desa.
“Apalagi, jarak geografis masing-masing desa berbeda-beda. Ini juga memakan waktu cukup lama, agar bisa melakukan pembinaan terhadap kelompok tani,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, bahwa penambahan jumlah PPL di Malinau tergantung kebijakan kepala daerah. “Kami terus berupaya menambah SDM tersebut. Baik dari kapasitas hingga pengetahuan mereka terhadap pertanian. Tapi, yang mengatur kuota, dikembalikan ke Kepala Daerah. Meski kita bisa mengajukan ke provinsi dan pusat, tetapi anggarannya juga terbatas,” jelasnya. (ian/red)
