TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir meminta Bapenda lebih memprioritaskan penataan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi komersial dan memiliki kapasitas usaha lebih besar.
Menurutnya, aktivitas transportasi penumpang, angkutan barang, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.
“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari keadilan kebijakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Karena itu, koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat untuk memastikan pendataan kendaraan air dilakukan secara akurat.(**)

