TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, telah diatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Artinya, perahu kecil yang digunakan nelayan maupun pembudidaya rumput laut tidak menjadi objek pajak apabila memenuhi ketentuan pengecualian tersebut.
“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan objek pajak tetap harus mengikuti ketentuan ukuran, jenis kendaraan, dan peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan profesi pemiliknya.
Karena itu, Nasir meminta Bapenda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui kendaraan mana yang dikenakan pajak dan mana yang dikecualikan.
“Jangan sampai hanya karena masyarakat menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, mereka merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan. Kepastian dan kejelasan informasi sangat penting,” katanya.(**)

