TARAKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, mengingatkan masyarakat agar lebih proaktif memastikan data sosial ekonomi yang tercatat dalam sistem pemerintah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pesan tersebut disampaikan Supaad saat melaksanakan reses bersama para ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026), dengan menghadirkan Kepala BPS Kota Tarakan dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemahaman masyarakat mengenai sistem pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil.
Supaad menjelaskan, pengelompokan desil berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu parameter dalam penentuan penerima program bantuan pemerintah.
Ia menyebut masyarakat perlu memahami bahwa status desil bukan sesuatu yang bersifat permanen. Perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dapat menyebabkan posisi desil seseorang ikut berubah.
“Data itu tidak statis, artinya tidak diam. Data itu sangat dinamis. Mungkin hari ini kita di desil 1, besok bisa ke desil 3, ke desil 4 dan seterusnya,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya menunggu pembaruan data, tetapi mengambil langkah apabila menemukan ketidaksesuaian antara kondisi nyata dengan data yang tercatat.
Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, mulai dari kelurahan hingga Dinas Sosial.
“Kalau memang merasa tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, dia bisa merubah data itu dengan mekanisme melalui kelurahan. Kalau kelurahan tidak bisa, ke Dinas Sosial. Kanal-kanal itu sudah dibuka oleh negara,” jelasnya.
Supaad berharap pemahaman mengenai sistem desil semakin luas sehingga masyarakat mengetahui hak, mekanisme, serta prosedur pembaruan data sosial ekonomi.(**)

