536
Malinau, MK – Rotasi Jabatan pimpinan tinggi Kepolisian Resor Malinau yang di gelar di Auditorium Polres Malinau Berlangsung Khidmat, Kapolres Malinau AKBP Bestari H. Harahap S.I.K., M.T. memimpin upacara serah terima jabatan tersebut melaksanakan Sertijab kepada tiga perwira yang akan bertugas di daerah lain.
diantara ketiga perwira yang dilantik diantaranya, Kasat Intelkam Polres Malinau AKP I Made Lotring , Kasat Binmas Polres Malinau AKP Asri Bin Mude dan Kapolsek Malinau Kota AKP Tasimon. Dalam pelaksanaan serah terima jabatan ini belum ada yang mengantikan ke tiga pejabat Polres Malinau tersebut, namun jabatan tersebut dilaksanakan sambil menunggu Surat Telegram dari pimpinan untuk menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kapolres Malinau AKBP Bestari H. Harahap S.I.K., M.T. mengingatkan kepada seluruh pejabat yang meninggalkan satuan Polres Malinau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terkait masa kampanye pilkada dan harus tetap semangat dimanapun bertugas.
“Ketiga pejabat tersebut adalah contoh kedepan untuk kita semua, karena mereka adalah sosok polisi yang berhasil hingga menunggu pensiun di beberapa bulan kedepan, kita wajib tiru jejak beliau”. kata Bestari
lebih lanjut Bestari mengungkapkan, tugas kepolisian tidak saja di dunia nyata akan tetapi penyebaran informasi di dunia maya (Internet) kuhususnya berita bohong (Hoax) menjadi tanggung jkawab kita bersama. “Yang harus diwaspadai lagi adalah penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian karena hal tersebut dianggap lebih mudah mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan elektabilitas lawan,” ujar Kapolres Malinau.
Ia meminta pejabat Polres dan seluruh personil Polres Malinau untuk terus melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk menjaga situasi kamtibmas di tahun politik. Ia mencontohkan beberapa daerah juga sudah muncul laporan black campaign dan berita hoax, namun sejauh ini masih bisa di redam.
“Pergantian pejabat di lingkungan Polri adalah hal yang wajar supaya memberikan pengalaman dan wawasan kepada pejabat yang bersangkutan, jadi bukan karena ada kebijakan jelang pilkada,” pungkasnya.(CBH)