Kedua Kandidat Sepakati Tinjau Ulang Tahapan Debat “Gara-Gara” TVRI
Rapat Koordinasi Debat Kandidat yang digelar KPU Kaltara bersama perwakilan paslon berjalan alot.
Tarakan, MK – Rapat koordinasi persiapan debat kandidat yang dilakukan KPU Provinsi Kaltara bersama perwakilan dua pasangan calon (paslon) di KPU Kota Tarakan Selasa sore (03/11) berjalan alot. Bahkan jadwal debat kandidat sesi pertama di Kota Tarakan 7 November terancam batal dilaksanakan.
Hal itu bermula ketika komisioner KPU Kaltara yang dipimpin Winarno menginformasikan pelaksanaan debat kandidat akan dilakukan tiga kali. Dengan rincian pertama di Kota Tarakan, kedua Kabupaten Nunukan dan terakhir di Kabupaten Bulungan. Ditambah pelaksanaan debat kandidat yang dianggap sakral oleh para paslon hanya disiarkan secara langsung oleh TVRI. Spontan mendapatkan tanggapan miris oleh kedua paslon yang diwakili sejumlah timnya.
Kuasa Hukum Paslon Jusuf SK-Marthin Billa (pasangan pejuang) Rhabsody Roestam melalui Yupen meminta KPU meninjau ulang kembali rancangan debat kandidat tersebut.
“Artinya kami meminta peninjauan ulang demi aspek kualitas pelaksanaan debat kandidat. Kami tahu ada perencanaan tiga kali atau tiga sesi oleh KPU di beberapa tempat yang berbeda, hanya penilaian kami dikhawatirkan tidak maksimal dalam mendongkrak popularitas sebuah debat itu. Terutama memaksimal penyampaian visi-misi kandidat kepada masyarakat,” ujarnya.
Apalagi, Yupen menyebutkan kegiatan debat kandidat disiarkan oleh stasiun TV yang menurut survei ratingnya jauh dibawah TV lainnya. “Ini patut dipertimbangkan karena jumlah penontonnya jauh sekali dibawah sehingga mau tidak mau kita kembali menekankan kepada kualitas acara. Ya setidaknya debat kandidat yang sakral ini disiarkan oleh stasiun TV sekelas Metro maupun TV One,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan perwakil Tim Pasangan Irau (Irianto-Udin Hianggio) Hasan Basri kepada Metro Kaltara. Ia menegaskan daripada menyelenggarakan debat kandidat 3 kali tapi tidak berkualitas lebih baik digelar sekali namun berkualitas. “Intinya kami sepakat satu kali saja, termasuk medianya kami ingin yang terbaik ratingnya di Indonesia. Kami ingin debat kandidat Kaltara bisa menyedot banyak perhatian masyarakat Kaltara maupun luar Kaltara,” sebutnya.
Jadi Hasan Basri menegaskan telah bersepakat dengan perwakilan kandidat nomor urut 1 menunda rencana debat kandidat 7 November mendatang. “Perlu ditinjau ulang debat publik termasuk tempat pelaksanaannya. Jika keluhan KPU karena anggaran yah lebih baik sekali saja dijadikan satu anggarannya,” imbuhnya.
Ia menuturkan banyak alternatif stasiun TV yang memiliki rating lebih baik dari TVRI. Apalagi sempat disebutkan oleh salah satu komisioner bahwa anggaran siaran langsung di TVRI setiap sesi menelan Rp700 juta, jika dikali tiga mencapai Rp2,1 miliar. “Lebih baik dijadikan satu saja sehingga bisa menggunakan TV One atau Metro TV. Jika tidak cukup masih ada TV-TV swasta lainnya. Kita ingin medianya berkualitas,” paparnya.
Sedangkan Komisioner KPU Kaltara Winarno mengaku yang jelas pihaknya telah menyampaikan informasi tiga tahapan debat kandidat khususnya sesi pertama di Kota Tarakan 7 November. Namun, apa yang menjadi dinamika dalam rapat ini akan dibahas dalam rapat lanjutan.
“Memang dalam PKPU No 7 Tentang Kampanye bahwa pelaksanaan debat kandidat maksimal tiga kali. Artinya bisa saja dilakukan hanya sekali. Begitu juga dengan medianya tidak dibatasi harus Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, tetapi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) juga bisa,” tuturnya.
Namun persoalan utamanya lebih kepada hasil pemenang lelang televise yang bisa menyiarkan secara langsung debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara.
Ketika ditanya apakah KPU Kaltara sudah terikat kontrak dengan TVRI? Winarno enggan menjawabnya karena semua diserahkan kepada petugas LPSE dan bidang logistik.
“Yang jelas mengacu ke PKPU semuanya bisa, intinya kita tunggu saja rapat lanjutannya,” ucapnya. (sti)
