Herman Hamid, Fraksi Demokrat DPRD Tarakan
Tarakan, MK – Fraksi Demokrat menolak usulan perubahan nama-nama dinas dalam rapat persamaan persepsi Pemkot Tarakan bersama DPRD Kota Tarakan terkait Perda Nomor 08 Tahun 2008 Ttentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas, Selasa (01/09). Penolakan dari Fraksi Demokrat itu disampaikan oleh Herman Hamid kepada Metrokaltara.com.
Sejumlah dinas yang diusulkan mengalami perubahan yakni Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan akan menjadi Dinas Pertanian dan Keperluan Pangan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) menjadi Dinas Kebersihan dan Tata Kota. Kemudian Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset (DP2KA) akan dipecah menjadi dua yaitu Dinas Pendapatan serta Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset. Selain itu, Dinas Pendidikan akan mendapatkan tambahan satu bidang.
Herman Hamid menjelaskan penolakan perubahan nama dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 33. Fraksi Demokrat belum melihat adanya transparan tentang analisis jabatan dan kemampuan keuangan daerah jika sejumlah dinas mengalami perubahan nama yang berdampak terhadap beban kinerjanya.
“Apakah ketika penambahan bidang di suatu dinas mencukupi dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan. Makanya kita minta dulu data dan naskah akademik dari dinas terkait yang mengajukan karena kami melihat selama ini pada beberapa dinas tidak efektif,” tegasnya.
Oleh karena itu, dalam rapat persamaan persepsi Pansus DPRD Tarakan memberikan waktu selama dua minggu kepada instansi bersangkutan untuk membuat laporan akademik dari dan Pansus akan mempelajarinya.
“Makanya Pansus memberikan waktu dua minggu untuk membuat naskah akademik dan setelah selesai kita akan proses lagi, tapi kita dari Fraksi Demokrat melihat dari keuangan daerah yang lagi devisit,” tuturnya. (him/sti)
.
