OLEH:
ANDI PRASETYO, S,T
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
LAMBATNYA Pengajuan Tender dapat menjadi salah satu kendala yang dapat mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Pada pekerjaan-pekerjaan yang kritis, keterlambatan ini dapat menyebabkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek di lapangan.
Mundurnya waktu penyelesaian proyek berakibat kepada bertambahnya penggunaan sumber daya dan biaya.
Dengan demikian, penting untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh keterlambatan pengajuan tender ini terhadap waktu penyelesaian proyek sehingga kita dapat lebih serius memperhatikan dan mengantisipasi risiko ini yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan berkelanjutan.
Selain itu, pengaruh keterlambatan pengajuan tender sangat berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek. Terdapat banyak permasalahan baik internal maupun eksternal yang menyebabkan jadwal pelaksana menjadi terlambat hal ini berakibat penyerapan anggaran.
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk mencari solusi atas rendahnya penyerapan anggaran tersebut. sehingga rencana aksi perubahan ini bermaksud untuk menganalisa secara urgenitas sangat penting guna pembangunan yang berkelanjutan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan yang tepat dan efisien, pemerintah dapat menghemat anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Maka berdasarkan permasalahan, diperlukan sebuah terobosan inovasi yang ditujukan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis tersebut.
Adapun pelaksanaan inovasi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diatas, adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan tupoksi Bagian Adminitrasi Pembangunan yaitu Pasal 10 ayat 1 dan 2:
Bagian administrasi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten administrasi pembangunan dan umum.
Selanjutnya, Bagian administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program, pengadaan barang dan jasa serta keuangan.
Dari uraian diatas maka Terobosan inovasi untuk menjawab permasalahan Pola berpikir lambatnya Pengajuan Proses Pengadaan Tender Kegiatan harus diubah, Berbagai langkah strategis dan upaya mitigasi risiko telah dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. membuat tim kerja Aksi Perubahan.
Kedua langkah selanjutnya penyusunan konsep strategi pengadaan . Selanjutnya Bagian Administrasi Pembangunan melakukan Pendidikan dan pelatihan mekanisme persiapan pengadaan yang pesertanya Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di OPD Dinas PUPR, Dinas Kesehatan,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemudian bagian Administrasi Pembangunan Melakukan agenda Focus Group Discussion (FGD) temanya a). mekanisme rencana pengadaan b). mekanisme Menyusun jadwal pengadaan.
Setelah melakukan FGD melakukan uji coba terkait mekanisme tersebut. Dan kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. (rko)
