Pontianak, metrokaltara.com – Kemenangan kubu Aburizal Bakrie dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memperebutkan kepengurusan partai Golkar, tidak menyurutkan langkah Golkar kubu Agung Laksono. Aura penolakan putusan tersebut pun sontak merambat hingga ke daerah, termasuk Kalbar. Sembari di pusat mengajukan banding, Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Daerah di Kalbar terus melakukan konsolidasi ke kabupaten/kota.
“Kami tetap menghormati keputusan PTUN. Sembari menunggu pengajuan banding di tingkat pusat, kita tetap melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kesnangpol, Walikota dan Polresta,” jelas Plt Ketua DPD Golkar kota Pontianak, Merza Berliandy menanggapi kemenangan kubu Ical dalam sidang PTUN, Selasa (19/5).
Konsolidasi ini, kata Merza, sekaligus menyatakan eksistensi kubu Agung Laksono di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Dia mengatakan, selama Partai Golkar Agung Laksono mengantongi SK Kementerian Hukum dan HAM, maka itu menjadi pegangan kepengurusan yang sah.
“Mengacu pada KPU, bahasa dari komisioner KPU yang memegang SK Menkumham secara yuridiksional kita yang pegang. Untuk itu, sampe tahun 2016 kita akan terus lakukan konsolidasi,” terangnya.
Dampak kemelut perebutan singgasana partai Golkar di tingkat pusat, menurut Mirza, tidak menggoyahkan langkah para kadernya untuk melalukan aktivitas partai. Bahkan Golkar kubu Agung Laksono ini, sedang mempersiapkan musyawarah daerah (Musda).
“Silahkan saja kubu ARB melakukan aktivitasnya. Yang jelas, saya sebagai plt disini terus mengikuti perintah partai. Tugas saya saat ini adalah mempersiapkan Musda,” katanya lagi.
Musda tersebut, lanjutnya, akan digelar dalam waktu dekat ini setelah konsolidasi sudah dilakukan pada 6 kecamatan dan 20 kelurahan pada level pimpinan. Saat ini, konsolidasi baru dilakukan pada tingkat kota Pontianak.
Selain itu, kubu AL juga membuka lelang jabatan atau rekrutmen terbuka untuk pengkaderan partai Golkar di kubu ini. Partainya membuka peluang bagi para kader dan simpatisan yang punya prestasi, potensi dan dedikasi pada partai Golkar.
” Semacam lelang jabatan lah. Namun lebih kepada perekrutan. Kami membuka rekrutmen untuk kepengurusan dan posisi pimpinan. Namun tentu saja harus sesuai dengan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT),” jelasnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan melihat animo masyarakat untuk memdedikasikan dan mengabdikan di partai Golkar. Dengan adanya rekrutmen terbuka seperti ini, maka kader-kader berpotensi akan bermunculan.
“Selama ini kan banyak juga yang ingin mengabdikan diri, cuma tidak terapresiasi dengan baik, ucapnya.
Secara terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Adang Gunawan, menyatakan bersyukur dengan putusan PTUN tersebut.
“Hukum masih bisa menunjukkan kebenarannya. Namun kedepannya, kami minta pertikaian ini tidak lagi diperpanjang. Saya berharap masing-masing pihak dapat menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku,” kata Adang.
Dia menyatakan, Partai Golkar Kalbar sendiri saat ini juga tengah mempersiapkan diri untuk ikut berkiprah dalam enam pemilihan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 ini.(Lyn)
