Malinau, MK – Padatnya kegiatan pemerintahan menjelang akhir tahun anggaran tak membuat jajaran eksekutif dan legislatif melupakan tugas pokok yakni pembahasan RAPBD 2019 yang harus segera ditetapkan.
Pada Senin (5/11), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, menggelar sidang paripurna ke-7 masa sidang III, dengan agenda Pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Malinau melaui fraksi-fraksi terhadap nota pengantar RAPERDA APBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2019.
Pembacaan Pandangan umum nota pengantar ini disampaikan oleh seluruh fraksi partai diantaranya Partai Demokrat, PDIP, Bintang Pembangunan Keadilan Nasional, Gerakan Keadilan dan Golkar.
Dalam pandangannya, Kelima fraksi tersebut secara umum memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyampaikan nota penjelasan RAPBD Kabupaten Malinau tahun anggaran 2019 dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati.
Seluruh fraksi juga menerima dan mendukung sepenuhnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau tahun 2019 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan dan ketentuan yang berlaku..
Selanjutnya, pembacaan nota pengantar yang dimulai dari Partai Demokrat yang dibacakan oleh Jainaludin. Ia menjelaskan bahwa fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah menyampaikan nota penjelasan RAPBD tahun anggaran 2019. Untuk itu fraksi partai Demokrat menambahkan beberapa hal sebagai catatan untuk pemerintah daerah salah satunya mendorong pemerintah agar tetap memprioritaskan alokasi dana Gerdema dan RT bersih tahun anggaran 2019 dan meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengadakan IT atau CAT (Computer Assisted Test) sebagai sarana untuk mengantisipasi adanya test CPNS atau untuk pelatihan lainnya.
Kedua, pembacaan nota pengatar dari Fraksi PDIP oleh Incan Aran Alang. Fraksi PDIP menambahkan beberapa hal sebagai catatan untuk pemerintah daerah salah satunya meminta agar pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat bekerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran dan mengharapkan pemerintah daerah dalam mengalokasi dana untuk program-program unggulan seperti RT bersih, Rasda dan Wajib belajar 16 tahun harus konsisten dan realistis.
Ketiga, pembacaan nota pengantar dari Fraksi Golkar oleh Oldymiati. Fraksi Golkar menambahkan beberapa hal sebagai catatan untuk pemerintah daerah salah satunya program kegiatan ketahanan pangan yang merupakan program untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas beras daerah.
Keempat, pembacaan nota pengantar dari Fraksi Gerakan Keadilan oleh Kus Fajar Rimawan, SE, M.Si. Fraksi Gerakan Keadilan menambahkan beberapa hal sebagai catatan untuk pemerintah daerah salah satunya menyikapi kondisi APBD yang belum ideal seperti yang diharapkan. Fraksi Gerakan Keadilan menyarankan kepada pemerintah daerah agar bisa mengarahkan secara khusus dana desa dan RT bersih dan memperbanyak jenis-jenis kegiatan Padat Karya, harapannya agar semakin memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara khusus.
Dan terkahir, penyampaian dari Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan Nasional oleh H. Andin Abd. Malik, SE. Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan Nasional menambahkan beberapa hal sebagai catatan untuk pemerintah daerah salah satunya Pos Penapatan Daerah APBD tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7.22% dibanding target tahun 2018, hal ini menunjukan bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Malinau mengalami perlambatan ekonomi.
Hal ini tentunnya menjadi motivasi dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk terus mencari dan mendapatkan solusi untuk mengatasi dan meningkatkan kinerjanya.(Aan/Diskominfo)
