MALINAU, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si. saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malinau di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menjadi salah satu agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Jakaria menegaskan bahwa rapat paripurna bukan sekadar memenuhi amanat konstitusi maupun agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, forum tersebut merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Malinau dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap pandangan, masukan, maupun kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jakaria.
Menanggapi berbagai pandangan umum fraksi, Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan akan terus memperluas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih membutuhkan percepatan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus utama guna memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memperketat pengelolaan hibah dan bantuan keuangan agar semakin tepat sasaran, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mempercepat realisasi belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, Jakaria menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Malinau.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kualitas pelayanan, terbukanya akses pembangunan, dan tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan pedalaman dan perbatasan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Malinau. Berbagai program pembangunan akan terus diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Di akhir penyampaiannya, Jakaria menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menjadikan setiap masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan akuntabel.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dipelihara dan diperkuat. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis mampu mewujudkan Kabupaten Malinau yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Melalui komunikasi yang terbuka, kritik yang konstruktif, serta komitmen bersama dalam mengawal pelaksanaan APBD, diharapkan seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malinau. (rko)
